Aroma Wangi Nasional

Penulis: axlprojectpbn@gmail.com

  • Aksi Purbaya yang Cuek dengan Imbauan Luhut: Dana MBG Tetap Ditarik!

    Aksi Purbaya yang Cuek dengan Imbauan Luhut: Dana MBG Tetap Ditarik!

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyorot perhatian publik dengan aksinya tetap menarik dana program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), jika  penyerapan anggaran hingga akhir Oktober ini masih rendah.

    Adapun aksinya tersebut sekaligus merespons permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar anggaran MBG tidak dipotong.

    “Pak Luhut itu kan sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua. Tapi kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga,” cetusnya, seperti dikutip Senin (6/10/2025).

    Diketahui sebelumnya, Luhut meminta agar Purbaya tidak mengurangi angaran MBG karena dinilai penyerapan anggaran program tersebut sudah membaik.

    “Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) ndak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut beberapa waktu lalu.

    parfum AXL

  • Istana Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan Jokowi: Bahas Masalah Negara

    Istana Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan Jokowi: Bahas Masalah Negara

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Adapun diketahui, pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kartanegara IV, Jakarta Selatan pada Sabtu (4/10) .

    “Kebetulan Pak Presiden ke-7, Pak Jokowi ada di Jakarta. Sudah, janjian ketemu waktunya makan siang. Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” jelasnya kepada pewarta di Jakarta, Minggu (5/10).

    Lanjutnya, ia mengatakan jika pertemuan itu dilakukan dalam rangka kunjungan balasan saat Kepala Negara berada di Jawa Tengah.

    Diketahui, pertemuan Prabowo dan Jokowi berlangsung tertutup. Hal tersebut dikonfirmasi ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.

    “Ya, betul (sekaligus makan siang). Pertemuan berlangsung hanya empat mata. Pak Presiden Prabowo dan Pak Jokowi saja,” sambungnya.

    parfum AXL

  • Aksi Purbaya Tolak Pajak Baru Dipuji Mahfud MD: Terus Maju Pak, Bravo!

    Aksi Purbaya Tolak Pajak Baru Dipuji Mahfud MD: Terus Maju Pak, Bravo!

    Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan apresiasi tinggi atas aksi-aksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, salah satunya dengan tidak memberlakukan pajak baru di Indonesia dalam waktu dekat.

    Diketahui, Purbaya melakukan penundaan untuk penerapan skema baru pungutan bagi para pedagang di e-commerce, seperti Shopee dan Tokopedia.

    “Salut kepada Menkeu Pak Purbaya. Dia tidak membebani rakyat dengan pungutan pajak-pajak baru. Dia sikat korupsi, dia lakukan efektivitas dan efisiensi di K/L dan BUMN. Dia mulai hantam korupsi dan ilegalitas di perpajakan dan kepabeanan,” cuit Mahfud MD dalam akun X pribadinya seperti dilihat, Senin (6/10/2025).

    Menurutnya, langkahnya tersebut dinilai lebih berpihak kepada rakyat dan fokus pada pemberantasan korupsi, hingga efisiensi anggaran.

    “Terus maju, Pak. Bravo,” tukasnya.

    parfum AXL

  • Mengenal Sosok M. Hadi Nainggolan: Mantan Penjual Kue Keliling yang Kini Menjabat Ketua Satgas Pangan

    Mengenal Sosok M. Hadi Nainggolan: Mantan Penjual Kue Keliling yang Kini Menjabat Ketua Satgas Pangan

    Di tengah dinamika dunia bisnis dan sosial yang kian kompleks, nama Muhammad Hadi Nainggolan mencuat sebagai sosok pengusaha muda yang memadukan ketekunan, visi besar, dan komitmen sosial.

    Pria kelahiran 25 April 1983 ini dikenal bukan hanya sebagai entrepreneur lintas sektor, tetapi juga sebagai figur penting di balik lahirnya generasi baru pelaku usaha pangan di Indonesia.

    Lantas, seperti apa perjalanan hidup dan kiprah sosok Hadi ini? Dikutip dari berbagai sumber, Senin (6/10/2025), berikut ulas profil singkatnya.

    Masa Kecil Penuh Perjuangan

    Dikutip dari Suara.com, perjalanan hidup Hadi tidak dimulai dari kemewahan. Ia dibesarkan di Desa Rimo, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dari ayah berdarah Tapanuli Utara dan ibu asal Aceh Singkil.

    Sejak usia sembilan tahun, Hadi kecil sudah berkeliling kampung menjajakan kue sepulang sekolah untuk membantu sang ibu.

    “Karena keterbatasan ekonomi ini, rutinitas ini saya tempuh setiap hari sehabis salat Subuh. Sepulang sekolah, saya jualan lagi, jual es dalam termos,” kenangnya dalam wawancara bersama Suara.com (6/4/2016).

    Ketika sang ayah jatuh sakit hingga meninggal dunia saat ia masih duduk di bangku kelas 6 SD, tanggung jawab keluarga pun berpindah ke pundaknya.

    Pendidikan dan Awal Kiprah Bisnis

    Usai menamatkan pendidikan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah, Hadi melanjutkan studi di Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan.

    Semasa kuliah, ia aktif di berbagai organisasi mahasiswa seperti HMI, BEM, BAM, UKDM, dan KAMMI, membentuk karakter kepemimpinan dan kepedulian sosialnya sejak dini.

    Dikutip dari Tribunnews, sambil kuliah, Hadi membuka usaha desain grafis dan percetakan, bahkan sempat memiliki properti dan kendaraan dari hasil kerja kerasnya. Namun, seperti banyak pengusaha muda lainnya, ia pun mengalami jatuh bangun.

    Pada 2011, ia memutuskan untuk meninggalkan Medan dan merantau ke Surabaya dan Banjarmasin, menekuni bisnis batubara bersama mitra asal Singapura. Namun, ketika harga komoditas tersebut jatuh, ia menyadari perlunya membangun bisnis yang lebih berkelanjutan.

    “Dari situ saya berpikir bahwa kita harus merancang bisnis yang lebih bisa bertahan lama,” tuturnya.

    parfum AXL

  • Fakta di Balik Kandungan Asam Lemak Jenuh Minyak Sawit Merah

    Fakta di Balik Kandungan Asam Lemak Jenuh Minyak Sawit Merah

    Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI), Darmono Taniwiryono, menegaskan bahwa kelapa sawit kerap disalahpahami sebagai minyak murahan yang tidak sehat.

    Padahal, menurutnya, persepsi itu keliru jika ditinjau dari sisi ilmiah maupun komposisi kandungannya.

    Ia menjelaskan, selama ini banyak masyarakat menilai minyak kelapa sawit tidak sehat karena dianggap memiliki kandungan lemak jenuh tinggi.

    Namun, jika dibandingkan dengan minyak lain, justru kelapa sawit memiliki proporsi lebih rendah.

    “Ya, banyak masyarakat yang menilai minyak kelapa sawit nggak sehat karena kandungan lemak jenuhnya tinggi. Padahal, kenyataannya, faktanya virgin coconut oil itu kandungan lemak jenuhnya 90%,” tuturnya.

    “Sedangkan, virgin palm oil, kandungan lemak jenuhnya hanya 50%. Jadi lebih tinggi mana? Antara virgin coconut oil dengan virgin palm oil kalau kita bicara tentang lemak cenuh yang selama ini ditakuti,” tambahnya.

    parfum AXL

  • Menteri UMKM Beber Dampak MBG Bagi Masyarakat Kelas Bawah

    Menteri UMKM Beber Dampak MBG Bagi Masyarakat Kelas Bawah


    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil. 

    Dia mengatakan, program andalan Presiden Prabowo membawa banyak sekali manfaat bagi masyarakat, salah satunya menggerakan roda ekonomi yang menyasar hingga masyarakat kelas bawah. Untuk itu dia  meminta supaya masyarakat mendukung penuh program tersebut. 

    “MBG bukan hanya sekadar menyasar peningkatan gizi anak, tetapi juga membangun ekosistem usaha agar betul-betul ekonomi bergerak di lapisan bawah,” ujar Maman dalam keterangan pers Kementerian UMKM di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Ia mengakui sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program masih perlu dievaluasi dan disempurnakan. Menurutnya, masih ada waktu untuk memperbaiki sistem, tata kelola, serta aspek lain yang relevan. Maman pun menanggapi tudingan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif, yang menurutnya merupakan kekeliruan.

    “Dalam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), dikenal istilah roll back, di mana terhadap kasus itu ditemukan sekitar 5.000 SPPG yang telah mendaftar, namun tidak segera membangun dan memulai kegiatan. Itulah yang akan dihapus jika tidak melanjutkan pembangunan. Jadi bukan berarti ada SPPG fiktif,” ucap Maman.

    Ia mengungkapkan, banyak pengusaha yang telah memperoleh titik SPPG, tetapi belum mampu membangun karena keterbatasan finansial. Kondisi ini, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan regulasi BGN.

    “Pertama, BGN sendiri yang menentukan titik beserta sekolahnya. Kedua, jangan beri kesempatan bagi siapa pun untuk mengelola dapur umum yang jumlahnya melebihi batas,” katanya.

    Lebih lanjut, Maman menekankan bahwa dampak ekonomi dari MBG tidak kalah penting dibanding aspek gizi. Ia menyebut satu SPPG bisa melibatkan hingga 15 pemasok, dan setiap pemasok memiliki 3–5 pekerja. “Artinya, ada multiplier effect berupa keterlibatan UMKM sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal. Dan itu nyata terjadi,” tegasnya.

    parfum AXL

  • Serba-Serbi Vivo Batalkan Beli BBM dari Pertamina

    Serba-Serbi Vivo Batalkan Beli BBM dari Pertamina


    Polemik kelangkaan BBM di SPBU swasta belum juga menemui titik terang. Beberapa waktu lalu, pemerintah dan pengelola SPBU swasta mencapai kesepakatan bahwa pasokan BBM di SPBU swasta akan dipenuhi oleh PT Pertamina. Namun, kesepakatan tersebut kandas di tengah jalan.

    PT Vivo Energy Indonesia menjadi pihak SPBU swasta yang pertama menegumumkan batal membeli BBM dari Pertamina. Padahal, sebelumnya Vivo berencana membeli 40.000 barel BBM dari Pertamina. Pembatalan tersebut disampaikan oleh Direktur Vivo Energy Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (01/10/2025). Hal itu dilakukan karena ada beberapa hal teknis yang belum bisa dipenuhi oleh Pertamina.

    Kendati demikian, Vivo tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya mereka akan membeli BBM dari Pertamina jika spesifikasi yang diminta bisa dipenuhi oleh pihak Pertamina. Dalam kesempatan itu pula, Vivo menyebut stok BBM yang ia miliki sudah habis untuk bulan Oktober 2025 ini.

    “Kami tetap akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk saat-saat mendatang siapa tahu apa yang kami minta itu bisa dipenuhi oleh Pertamina dan kami akan beli dari Pertamina,” jelasnya.

    Respons Pertamina

    Pembatalan pembelian BBM oleh Vivo juga diamini pihak Pertamina. Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, mengungkapkan salah satu kendala dalam kerja sama antara pihak swasta dengan Pertamina ialah adanya kandungan etanol pada BBM murni atau base fuel milik Pertamina. Kandungan etanol tersebut dinilai tidak sesuai spesifikasi BBM SPBU swasta.

    “Secara regulasi itu diperkenankan kandungan etanol itu sampai jumlah tertentu. Kalau tidak salah, sampai 20% etanol, nah sedangkan ini ada etanol 3,5%,” jelas Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (2/10/2025).

    “Ini bukan masalah kualitas, masalah konten. Kontennya ini aman bagi karakteristik spesifikasi produk yang masing-masing. Karena ini beda-beda merek, beda spesifikasi,” ungkapnya lagi.

    Respons Menteri ESDM

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, turut merespons pembatalan pembelian BBM oleh Vivo dari Pertamina. Ia menyebut, pengelola SPBU swasta masih terus bernegosiasi secara business to business (B to B) dengan Pertamina.

    “Kami hanya memberikan guidance. Selebihnya diatur (secara B to B),” tegas Bahlil di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Dalam kesempatan itu, Bahlil memastikan bahwa stok BBM dalam negeri dalam kondisi aman dan cukup hingga 21 hari. Khusus untuk ketersediaan BBM pada SPBU swasta, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah sudah menambahkan kuota impor BBM sebesar 10% lebih tinggi dibandingkan kuota impor pada 2024 lalu.

    “Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita, ketersediaan kita menipis. Nggak ada. Sudah penuh. Semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya,” pungkas Bahlil.

    parfum AXL

  • Pangkas Dana Daerah Sebesar Rp227 T, Menteri Purbaya: Jangan Sampai Nanti Ramai-ramai Ditangkap KPK

    Pangkas Dana Daerah Sebesar Rp227 T, Menteri Purbaya: Jangan Sampai Nanti Ramai-ramai Ditangkap KPK

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dirinya memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) lantaran penyerapan anggaran yang tak efisien.

    Dia meminta agar para pemerintah daerah  belajar memaksimalkan penyerapan anggaran, apabila seluruh anggaran terserap dengan baik Purbaya mengaku bisa menambah anggaran TKD di tahun anggaran mendatang.

    Tak hanya itu alasan lain yang membuat dirinya memangkas anggaran tersebut adalah  indikasi penyelewengan, Purbaya bilang anggaran yang tak terserap juga sangat rentan disalahgunakan.

    “Mereka mesti belajar juga, perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan sampai ramai-ramai ada penangkapan (Oleh KPK). Kalau bisa tunjukkan kinerja yang baik dan bersih, saya bisa rayu atasan saya untuk tambah anggaran,” ujar Menteri Purbaya Yudhi Sadewa kepada wartawan seusai pemusnahan rokok ilegal di Indrapura, Surabaya, dilansir Jumat (3/10/2025).

    Adapun Pemerintah Pusat memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 227 triliun dalam RAPBN 2026. Dalam RAPBN 2026, dana TKD hanya dialokasikan sebesar Rp 693 triliun, atau turun 24,6% dari alokasi tahun sebelumnya. Ini artinya, terjadi pemangkasan senilai Rp 227 triliun.

    Meski demikian, Purbaya Sadewa menekankan, bukan berarti anggaran untuk daerah berkurang secara keseluruhan. Menurutnya, alokasi program yang ditujukan untuk pembangunan daerah justru meningkat dari Rp 900 triliun menjadi Rp 1,3 triliun.

    “Jadi, uangnya secara total tidak berkurang. Hanya salurannya saja yang diatur ulang agar lebih efisien dan tepat sasaran,” tambahnya.

    Kementerian Keuangan akan mendorong daerah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, menyerap anggaran secara tepat guna, dan fokus pada hasil pembangunan.

    parfum AXL

  • Silang Pendapat Komisi XII DPR di Tengah Isu Ancaman PHK Karyawan SPBU Swasta

    Silang Pendapat Komisi XII DPR di Tengah Isu Ancaman PHK Karyawan SPBU Swasta

    Isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta mulai menguak belakangan ini. Desas-desus itu mengemuka di tengah krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU non plat merah tersebut, dimana  paceklik BBM itu sudah mulai melanda sejak beberapa bulan belakangan.

    Adapun kekeringan BBM itu melanda SPBU swasta seperti Shell yang memiliki 197 SPBU dengan sekitar 5.300 karyawan. Dari total SBPU itu kini hanya tersisa lima yang masih beroperasi.

    Saat ini SPBU tersebut hanya menjual RON 92 sebab jenis lainnya sudah kehabisan stok, ketersedian RON 92 di VIVO diperkirakan bakal habis pada pertengahan bulan ini.

    Hal yang sama juga terjadi pada PT ExxonMobil Lubricants Indonesia yang memiliki jaringan sekitar 1.200 SPBU mini dengan jumlah tenaga kerja langsung sekitar 2.000 orang. Stok BBM mereka diperkirakan bertahan hingga November 2025.

    Isu PHK itu baru-baru ini viral di media sosial dan memicu tanggapan beragam.  Pihak SPBU swasta seperti Shell Indonesia langsung membantah desas-desus itu, sebab semua karyawan mereka tetap diberdayakan karena akan mengoptimalkan toko dan bengkel yang masih berjalan kendati seluruh SPBU mereka dijual ke perusahaan lain.

    Komisi XII DPR RI sudah menindaklanjuti isu PHK massal dan kelangkaan BBM di SPBU swasta itu, DPR telah menggelar rapat bareng sejumlah SPBU swasta yang tengah dilanda paceklik BBM pada Rabu (1/10/2025).

    Politisi Gerindra itu mengatakan hal ini setelah mendengar langsung pernyataan perwakilan BP-AKR yang mengaku stok BBM mereka bertahan hingga akhir Oktober 2025 ini. Adapun AKR mengoperasikan 107 SPBU ditambah 70 SPBU BP, dengan total karyawan sekitar 700 orang.

    “Oke ada 700 orang yang terancam berhenti (di PHK) kalau enggak ada pasokan,” kata Bambang.

    Berbeda dengan Bambang Haryadi, Anggota Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir dengan tegas mengatakan, SPBU swasta tak boleh melakukan PHK sebab kelangkaan BBM yang terjadi sekarang ini disebabkan oleh faktor penjualan yang meningkat, bukan karena kuota impor yang dibatasi pemerintah, justru sebaliknya jatah impor untuk SPBU swasta ditingkatkan dibanding tahun lalu.

    Itu artinya saat ini perusahaan SPBU swasta sedang menyerok untung besar, jadi menurut politisi PKS itu kesejahteraan karyawan mesti ditingkatkan, bukan justru sebaliknya melakukan PHK dengan alasan krisis stok BBM.

    “Kalau penjualan naik dan laba meningkat, mestinya ada ruang untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai pekerja dikorbankan di tengah cuan perusahaan yang naik,” kata Jalal dalam keterangannnya dilansir Olenka.id Jumat (3/10/2025).

    Menurut Jalal, saat ini sebagian publik masih salah paham terkait kelangkaan BBM yang berujung pada isu PHK ini, fakta bahwa krisis stok BBM karena peningkatan penjualan itu mesti disampaikan ke masyarakat, jangan sampai pemerintah justru menjadi kambing hitam dari gonjang-ganjing krisis BBM.

    “Fakta ini penting untuk disampaikan ke publik agar tidak salah paham. Jangan sampai masyarakat menilai keliru bahwa pemerintah yang menjadi penyebab kelangkaan,” tegasnya.

    “Pemerintah punya niat baik menjaga ketahanan energi dan devisa, tapi karena kurang tersampaikan dengan baik, publik menganggap seolah-olah pemerintah menghambat,” tambahnya memungkasi.

    parfum AXL

  • Kenali Tata Cara dan Persyaratan Pemecahan Bidang Tanah bagi Pemegang Hak

    Kenali Tata Cara dan Persyaratan Pemecahan Bidang Tanah bagi Pemegang Hak

    Pemecahan bidang tanah jadi salah satu layanan yang paling umum diajukan di Kantor Pertanahan. Pemecahan bidang tanah bisa dilakukan dalam beberapa proses, seperti pembagian tanah waris, jual-beli sebagian tanah, atau pembangunan kawasan perumahan di mana pihak pengembang memecah tanah menjadi kavling-kavling.

    “Pemecahan bidang tanah adalah proses membagi satu bidang tanah yang memiliki satu sertipikat, menjadi beberapa bagian dan masing-masing bagian punya sertipikat sendiri, yang mana setelahnya sertipikat induk menjadi tidak berlaku pasca dilakukannya pemecahan,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Shamy Ardian dalam keterangannya, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (02/10/2025).

    Pemecahan bidang tanah dapat dilakukan jika ada permintaan dari pemegang hak yang bersangkutan. Satu bidang tanah yang telah terdaftar dapat dipecah menjadi beberapa bagian untuk jadi satuan bidang baru, dengan status hukum yang sama seperti bidang tanah semula.

    Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk satuan bidang baru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat sebagai satuan bidang tanah baru. Sementara, peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat bidang tanah semula akan dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannya pemecahan tersebut.

    Bagi masyarakat yang ingin melakukan pemecahan bidang tanah, dapat mengajukan beberapa berkas, yaitu sertipikat asli tanah (SHM/SHGB); fotokopi KTP dan KK pemilik; surat permohonan pemecahan; SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir; bukti lunas PBB; rencana tapak/site plan dari pemerintah kabupaten/kota setempat (bagi pengembang). Jika tanah dalam status warisan, maka diperlukan juga akta waris/surat keterangan waris, serta surat kematian pemilik lama.

    Usai masyarakat mengajukan permohonan pemecahan sertipikat, petugas Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran ulang dan membuat peta bidang tanah baru sesuai rencana pembagian. Biaya pengukuran dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, Kantor Pertanahan akan memproses dan menerbitkan sertipikat baru hasil pemecahan.

    parfum AXL